09 Januari 2017 17:00:00
Bupati Bogor Sampaikan 4 Raperda Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor

DSC_0997.JPG

Release Diskominfo Kabupaten Bogor
Senin. 09 Januari 2017
Cibinong

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menyampaikan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dihadapan para anggota DPRD Kabupaten Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018, izin gangguan,penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, TBK serta PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, retribusi pengendalian  menara telekomunikasi. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin (9/1).

Menurut Bupati Bogor perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan sebuah keharusan dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan sesuai dengan tantangan zaman dengan dasar hukum adalah Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Alasan kedua yang mendasari perubahan RPJMD adalah adanya usulan masyrakat terkait pemekaran wilayah Bogor timur yang didasari oleh kesepakatan hasil musyawarah Desa-Desa di 7 Kecamatan se wilayah Bogor Timur. Alasan ketiga  adalah diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tentang Desa, dimana kewenangan penyelenggaraan pembangunan Desa yang telah diberikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung perangkat daerah, sehingga menuntut setiap perangkat daerah melakukan koreksi terhadap target-target kinerja perangkat daerah yang telah dialihkan kepada desa.

“untuk itu, perubahan substansi yang cukup besar dalam dokumen rpjmd dilakukan terutama pada substansi program, indikator dan target kinerja daerah mulai tahun 2017-2018 sebagai bentuk penyesuaian terhadap adanya perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Nurhayanti juga menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2012 tentang izin gangguan berkaitan dengan adanya perubahan dalam aturan yang lebih tinggi, yakni dengan berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

“Dengan adanya perubahan ini, diharapkan prosedur  pemberian izin gangguan sebagai salah satu sarana pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha, dapat dilaksanakan lebih baik, sehingga kita dapat meminimalisasi kadar bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat yang timbul dari kegiatan usaha,” katanya.

Selanjutnya ia juga mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, tentu perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK.  Sementara itu, penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor perlu dilakukan, sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2015 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah perkreditan kecamatan hasil konsolidasi atau merger menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil di kabupaten bogor. dalam ketentuan ini, termaktub amanat bahwa komposisi saham pemerintah daerah adalah sebesar 60% dan jumlah ini sampai dengan tahun anggaran 2016 belum terpenuhi, sehingga perlu dilakukan pemenuhan terhadap komposisi tersebut.

“adapun jumlah penyertaan modal daerah tersebut adalah sebesar 19.625.000.000,00 Rupiah bagi PT. Bank Jabar Banten dan sebesar  15.700.000.000,00 Rupiah bagi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, “ ungkapnya.

Terakhir Nurhayanti mengatakan khusus mengenai retribusi pengendalian  menara telekomunkasi, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya terdapat retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi 2 % dari nilai jual obyek pajak atas pajak bumi bangunan menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 124 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian dibatalkan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-xii/2014. hal ini menjadikan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu ditinjau dan disesuaikan. (Andi/Diskominfo Kab Bogor)

 


Tambahkan Komentar

Nama :
Email :
Url :
Masukkan Captcha :
Komentar :
   
Komentar Masuk

belum ada komentar.
Berita Terkini OPD
27 April 2017 16:01:40
Setda: Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW 1438H / 2017M
Setda: Peringatan Isra Mi'raj 1438H / 2017M lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di…
27 April 2017 14:32:04
160 Guru SD Belajar Seni Sunda
MEGAMENDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor kembali mengadakan bimbingan teknis (bimtek) Seni Tradisi Sunda…
27 April 2017 14:21:06
Kegiatan Pengawasan Pol PP Cariu
Sesuai dengan berita yang telah kami sampaikan pada hari kemarin tentang kegiatan Pengawasan POl PP…
27 April 2017 13:57:35
Seminar Pendidikan Jadi Ajang Bahas Isu Strategis Pendidikan
CIBINONG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor kembali menggelar seminar pendidikan guna membahas berbagai persoalan…
27 April 2017 09:55:54
Akreditasi Puskesmas Kec Klapanunggal
Klapanunggal, Kamis 27 April 2017. Akreditasi Puskesmas Klapanunggal oleh Tim Surveyor dari Provinsi dan Perwakilan…
Berita Terkait
27 April 2017 13:34:15
Peringati Isra Miraj, Adang Himbau Galakan Gerakan Sholat Berjamaah
Release Diskominfo Kabupaten BogorKamis, 27 April 2017CibinongGuna meningkatkan terwujudnya kebangkitan spiritual dan perbaikan moral menuju…
27 April 2017 13:33:33
IPB Terima 2.172 Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN
Dramaga - Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima 2.172 mahasiswa baru program sarjana jalur Seleksi Nasional…
26 April 2017 16:00:00
Tingkatkan Pembangunan, Pemerintah kabupaten Bogor Gelar Sosialisasi Kerjasama Antar Daerah
Release Diskominfo Kabupaten BogorRabu, 26 April 2017CIBINONGUntuk mengoptimalisasikan pelaksanaan kerjasama antar daerah serta pemahaman terkait…
26 April 2017 15:00:00
Bupati Bogor Inginkan Potensi Kecamatan Kemang Terus di Tingkatkan
Release Diskominfo Kabupaten BogorRabu, 26 April 2017KemangBesarnya potensi Budidaya ikan Hias dan Ikan Konsumsi serta…
26 April 2017 14:00:00
LIPI Gandeng Diskominfo Kabupaten Bogor Kembangkan UKM Melalui Pemanfaatan Teknologi
Release Diskominfo Kabupaten BogorRabu, 26 April 2017CIBINONGPusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) Lembaga…
Banner
Video Galeri