17 Maret 2017 16:03:12
BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN

AN1.png

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan  melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan apresiasi kepada para nelayan di seluruh Indonesia  atas hasil kerja keras dan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. "Selain sebagai bentuk kehadiran negara, asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi mereka", ungkap Menteri Susi.

Meski nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan kontiniutas hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah.

Selain itu, profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, dan seringkali terjadi tabrakan di laut.  

BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

Adapun calon penerima bantuan asuransi nelayan merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah. Sejak digulirkan, KKP  telah menerbitkan 143.600 polis asuransi nelayan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Di tahun 2017, KKP menargetkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan bagi 500.000 jiwa. Dengan nilai manfaat per orang berupa santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat  perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Program jaminan perlindungan atas risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  18 Tahun 2016. Dengan landasan tersebut, KKP akan terus berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan  sebagai salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.

AN1 AN2

AN3 AN4

 


Tambahkan Komentar

Nama :
Email :
Url :
Masukkan Captcha :
Komentar :
   
Komentar Masuk

belum ada komentar.
Berita Terkini OPD
19 Oktober 2017 08:25:44
Pembentukan PPK - PPS Pilkada Serentak 2018
Tahapan Pembentukan PPK Pelaksanaan Pilkada 2018
18 Oktober 2017 14:00:21
Camat Cariu pantau kegiatan PISEW
Camat Cariu (Drs. Didin Wahidin. M.Si) melakukan pemantauan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)…
18 Oktober 2017 13:21:29
Pembinaan dan Pelatihan Khotih dan Imam Kecamatan Cariu
MUI Kecamatan Cariu melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Khotib dan Imam Kecamatan Cariu terhadap para Khotib…
18 Oktober 2017 09:16:21
Seminar Parenting Guru dan Orang Tua
Klapanunggal, Selasa 17 Oktober 2017 dilaksanakan kegiatan kegiatan parenting guru dan orang tua di desa…
18 Oktober 2017 08:57:49
Kegiatan Pelatihan/ Peningkatan Managemen Pengelolaan Paud
Klapanunggal, Selasa 17 Oktober 2017 dilaksanakan kegiatan Pelatihan/ Peningkatan Managemen Pengelolaan Paud di Desa Nambo…
Kalender Teman
OCT
12
Pembentukan PPK - PPS Pilkada Serentak 2018
Lokasi : Kantor Kecamatan Ciomas
OCT
02
Surat Pendaftaran PPK-PPS
Lokasi : Kantor Kecamatan Ciomas
Berita Terkait
19 Oktober 2017 09:05:16
IWAPI Kabupaten Bogor, Terpilih Jadi Iwapi Teladan Tingkat Nasional 2017
Release Diskominfo Kabupaten BogorKamis, 18 Oktober 2017           MakassarDewan  Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi)…
17 Oktober 2017 15:10:00
UPT Puskemas Kecamatan Tenjolaya Menuju Akreditasi
Release Diskominfo Kabupaten BogorSelasa, 17 Oktober 2017TenjolayaDalam rangka menyukseskan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, UPT…
17 Oktober 2017 15:00:00
Kemkominfo dan Diskominfo Kabupaten Bogor Gelar Edukasi Penggunaan Internet
Release Diskominfo Kabupaten BogorSelasa, 17 Oktober 2017CibinongGuna mencegah dampak negatif penggunaan internet dan penyebaran berita…
17 Oktober 2017 14:57:02
Lewat Majelis Taklim, Bupati Bogor Sapa Masyarakat Cibinong
Release Diskominfo kabupaten BogorSelasa, 17 Oktober 2017;CibinongSebagai upaya mende­katkan diri kepada masyarakat, Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab)…
17 Oktober 2017 13:43:36
Pemkab Bogor Serius Kembangkan Posyandu
Release Diskominfo kabupaten BogorSelasa, 17 Oktober 2017SukarajaDalam rangka menjamin optimalisasi pengembangan Posyandu, Pemkab Bogor telah…
Banner
Video Galeri